Dampak Pp Pengupahan Terhadap Buruh

Para buruh pekerja menganggap PP 78/2015 wacana pengupahan yaitu merugikan buruh alasannya yaitu memamg polemik pro kontra PP pengupahan ini menjadi materi omongan di masyarakat.

Salah satu alasan buruh menolak PP No 78 Tahun 2015 menyerupai diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal alasannya yaitu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2003 wacana Ketenagakerjaan.

Seperti diketahui bahwa dalam UU No. 13 tahun 2003, penetapan upah minimum dilakukan oleh kepala tempat menurut rekomendasi dewan pengupahan yang terdiri atas perwakilan pengusaha, buruh, dan pemerintah.

 wacana pengupahan yaitu merugikan buruh Dampak PP Pengupahan Terhadap Buruh

Hanif Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan penerbitan PP Pengupahan mempertimbangkan seluruh kepentingan, dengan mempertimbangkan kepentingan besar sebagai bangsa Indonesia.

Manfaat PP Pengupahan Bagi Buruh


Manfaat tujuan PP Nomor 78 Tahun 2015 wacana Pengupahan salah satunya yaitu kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh.

Penghasilan yang layak bagi buruh pekerja sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dakhiri menegaskan dirinya merasa tertantang meluruskan seluruh pemberitaan wacana isu pengupahan.

Adalah hal keliru apabila sebagian kalangan mengganggap PP 78/2015 wacana pengupahan merugikan pekerja yang juga menjadi dasar penetapan UMP UMK tahun 2016.

Adanya PP 78/2015 tersebut, upah buruh naik setiap tahun, sistem formula kenaikan upah minimum tergantung pada angka inflasi pertumbuhan ekonomi nasional dan pada tahun 2016 diperkirakan naik sebesar 11,5 persen.

Kelebihan lainnya dari PP pengupahan ini daya beli buruh diakomodir dalam formula upah dengan variable inflasi dan masih ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah sektoral masih ada dan ditetapkan oleh gubernur dan dihentikan lebih rendah dari upah minimum provinsi.

"Ramainya pemberitaan wacana isu pengupahan menjadi tantangan sendiri bagi Kemenaker. Hal-hal yang terkait distorsi isu pengupahan harus segera diluruskan," ujar Menaker menyerupai informasi yang dilansir dari Tribunnews.

Keuntungan PP pengupahan terhadap buruh pekerja antara lain uruh akan memperoleh upah dan pendapatan non-upah, upah buruh niscaya akan naik setiap tahun, pendapatan non-upah bisa dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR), bonus perusahaan, uang pengganti kemudahan kerja dan uang servis pada perjuangan tertentu.

“THR wajib diberikan kepada buruh selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya, bagi yangtelat menunjukkan THR akan kena denda 5 persen dari THR dan tetap harus bayar THR, “ ujar Menaker.

Masih dalam sambutannya, Menaker kembali mengingatkan bahwa PP 78/2015 sampai ketika ini merupakan keputusan terbaik yang dilakukan pemerintah.

Karena PP pengupahan ini pemerintah melindungi semua pihak, melindungi pekerja supaya tetap bekerja dan tidak terkena PHK , tidak dibayar murah dan pengusaha tak membayar seenaknya.

PP Pengupahan itu kata Menaker juga melindungi dunia perjuangan supaya berkembang dan terus memperbanyak lapangan pekerjaan. Sebab adanya PP tersebut, dunia perjuangan mempunyai kepastian menaikkan upah menjadi predictable dan karenanya tak mengganggu perencanaan keuangan perusahaan.

“PP pengupahan ini juga melindungi mereka yang belum bekerja supaya bisa masuk ke pasar kerja memperoleh pekerjaan. Karena itu saya terus berharap semua pihak bisa mendapatkan PP ini, “ katanya.

0 Response to "Dampak Pp Pengupahan Terhadap Buruh"

Post a Comment